Polisi Peduli Pendidikan Digelar Polda Metro Jaya di 35 Sekolah

JAKARTA—Polda Metro Jaya menggelar Program Polisi Peduli Pendidikan secara serentak di 35 sekolah di wilayah hukum Polda Metro Jaya, Senin (9/11/2026).

Dalam kegiatan itu Kapolda Metro Jaya Komjen Prof. Dadang Hartanto sambangi SMK Negeri 29 Jakarta untuk memberikan edukasi dan motivasi kepada para siswa.

Melalui kegiatan Polisi Peduli Pendidikan, Kapolda Dadang menyampaikan materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Ia menekankan pentingnya memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Para siswa diajak membangun kedisiplinan, tanggung jawab serta karakter yang baik dalam kehidupan sehari-hari. “Kewajiban kita adalah taat aturan,” ujarnya.

Kapolda menjelaskan, kepatuhan harus tumbuh dari kesadaran diri, bukan semata-mata karena takut kepada polisi atau sedang diawasi. Menurutnya, aturan dibuat untuk menjaga ketertiban dan melindungi keselamatan bersama.

Kapolda Komjen Dadang mencontohkan pentingnya penggunaan helm bagi anak yang dibonceng sepeda motor sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan. Ia juga mengingatkan para pelajar untuk bijak memilih pergaulan, menghindari tawuran, dan menggunakan media sosial secara bertanggung jawab.

Pada saat yang sama, Wakapolda dan pejabat utama Polda Metro Jaya turut memberikan edukasi di sejumlah sekolah lainnya. Materi yang disampaikan mencakup pencegahan perundungan, tawuran, penyalahgunaan narkoba. Selain itu kekerasan seksual, kejahatan siber, bahaya judi online serta keselamatan berlalu lintas dan penggunaan media sosial.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Bhudi Hermanto menyampaikan, kegiatan Polisi Peduli Pendidikan bertujuan membantu pelajar memahami berbagai risiko di lingkungan sekitarnya. Edukasi tersebut diharapkan dapat membekali siswa untuk menjaga diri, menghormati orang lain serta mengambil keputusan yang bertanggung jawab.(

Polisi Indonesia Bersama Masyarakat Mengabdi Tanpa Tepi Menjaga Ketenangan Dan Menyatu dengan Rakyat

JAKARTA – Di balik seragam yang dikenakan, seorang polisi memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keamanan, melindungi masyarakat, dan memastikan kehidupan berjalan dengan aman dan tenteram. Pengabdian tersebut bukan semata-mata tentang menjalankan tugas, melainkan juga menghadirkan rasa tenang bagi masyarakat dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Pesan mengenai makna pengabdian itu menjadi pengingat bahwa kehadiran polisi seharusnya tidak menimbulkan rasa takut, tetapi menghadirkan perlindungan, kepedulian, dan rasa percaya. Hubungan antara polisi dan masyarakat pun perlu dibangun melalui kedekatan, komunikasi, serta komitmen untuk saling menghormati.

View on Threads

Pada hakikatnya, tugas kepolisian tidak hanya berkaitan dengan penanganan tindak kejahatan atau penyelesaian masalah yang terjadi di tengah masyarakat. Upaya pencegahan, pemeliharaan keamanan, dan pelayanan kepada masyarakat juga menjadi bagian penting dari pengabdian tersebut.

Pengabdian yang Dirasakan Masyarakat

Makna keberadaan polisi dapat dilihat dari hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Seorang ibu dapat mengantar anaknya ke sekolah dengan tenang, pedagang bisa mencari nafkah tanpa dihantui rasa takut, dan anak-anak dapat bermain dengan aman di lingkungan tempat tinggalnya.

Situasi tersebut mungkin terlihat biasa bagi sebagian orang. Namun, terciptanya rasa aman merupakan bagian penting dari kehidupan bermasyarakat yang tidak terlepas dari upaya berbagai pihak dalam menjaga ketertiban.

Tidak semua masyarakat mengetahui siapa petugas yang berjaga atau melakukan pengamanan di lingkungan mereka. Bahkan, tidak sedikit yang mungkin tidak pernah bertemu langsung dengan polisi yang bertugas menjaga keamanan di suatu wilayah.

Meski demikian, kondisi masyarakat yang dapat menjalani aktivitas tanpa rasa khawatir menjadi salah satu gambaran penting dari keberhasilan pengabdian tersebut.

Kebahagiaan seorang polisi tidak semestinya hanya diukur melalui penghargaan, pujian, atau pengakuan atas pekerjaannya. Lebih dari itu, keberhasilan juga tercermin ketika masyarakat yang dilindungi dapat hidup dengan aman, tenteram, dan sejahtera.

Membangun Kedekatan dan Kepercayaan

Hubungan antara polisi dan masyarakat menjadi salah satu unsur penting dalam menciptakan keamanan yang berkelanjutan. Kepercayaan tidak dapat dibangun hanya melalui kewenangan atau simbol pangkat, tetapi perlu diwujudkan melalui sikap, tindakan, dan pelayanan yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Komunikasi yang terbuka, kepedulian terhadap persoalan warga, serta kesediaan untuk mendengarkan aspirasi menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan tersebut.

Polisi juga merupakan bagian dari masyarakat. Kehadirannya bukan untuk berdiri berseberangan dengan warga, melainkan bekerja bersama demi menjaga ketertiban dan keselamatan bersama.

Karena itu, upaya menghilangkan jarak antara polisi dan masyarakat perlu terus dilakukan. Hubungan yang dilandasi kejujuran, kepedulian, dan rasa saling percaya dapat menjadi fondasi bagi terciptanya lingkungan yang aman dan harmonis.

Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran dalam mendukung terciptanya keamanan. Kepedulian terhadap lingkungan, sikap saling menghormati, serta kemauan untuk bekerja sama dapat membantu mencegah terjadinya gangguan ketertiban.

Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto menghentikan sementara sambutannya saat suara azan berkumandang. Di tengah penyampaian sambutan, suara azan terdengar menandakan masuknya waktu salat.

Suyudi lantas menghentikan pidatonya sejenak untuk mendengarkan azan. Setelah azan selesai berkumandang, Suyudi kembali melanjutkan sambutannya.

View on Threads

KAPOLRI MENDADAK DIAM! Saat Azan Terdengar di Tengah Konferensi Pers Narkoba

Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Dadang Hartanto  dan Kajati Jakarta Perkuat Koordinasi Penegakan Hukum

Jakarta — Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Dadang Hartanto bersilaturahmi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta Dr. Sutikno di Kantor Kejati Daerah Khusus Jakarta, Jalan H.R. Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (21/10/2026). Pertemuan membahas penguatan koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum, termasuk dalam penerapan KUHP dan KUHAP baru.

Kapolda mengatakan, komunikasi antara penyidik dan penuntut umum perlu terus diperkuat agar terdapat kesamaan persepsi dalam penanganan perkara. Komunikasi yang terbuka juga diperlukan apabila terdapat perbedaan pandangan dalam pelaksanaan tugas sehingga dapat dibahas dan dievaluasi bersama.

“Silaturahmi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi dan sinergi antara Polda Metro Jaya dengan Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta. Koordinasi yang baik penting untuk mendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Kajati Daerah Khusus Jakarta Dr. Sutikno juga menekankan pentingnya koordinasi antara penyidik dan penuntut umum sejak tahap awal penanganan perkara. Komunikasi sejak penyampaian SPDP dan gelar perkara bersama menjadi bagian dari upaya menyamakan persepsi serta mendukung proses penanganan perkara yang profesional dan akuntabel.

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengatakan, penguatan komunikasi antarlembaga diperlukan agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara efektif dan memberikan kepastian kepada masyarakat.

“Dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat, kami terus memperkuat komunikasi dan koordinasi antarlembaga agar proses penegakan hukum berjalan profesional, akuntabel, dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat,” pungkasnya.

Suyudi, Kapolri yang Dekat dengan Ulama dan Masyarakat

PERGANTIAN kepemimpinan di tubuh Polri selalu membawa harapan baru. Masyarakat tentu ingin kepolisian yang semakin profesional, tegas menegakkan hukum, sekaligus dekat dengan warga.

Karena itu, persetujuan DPR RI terhadap Komjen Pol. Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri yang baru patut disambut dengan harapan dan dukungan.

Saya mengenal Suyudi sebagai sosok yang memiliki kedekatan dengan berbagai kalangan. Ia bukan hanya dekat dengan para aktivis, tetapi juga menjalin hubungan baik dengan ulama, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

Kebetulan, dalam kapasitas saya sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, saya beberapa kali berjumpa dengan Suyudi dalam kegiatan bersama para ulama dan tokoh agama.

Dari perjumpaan itu, saya melihat sendiri bagaimana ia membangun komunikasi dengan santun dan penuh penghormatan. Kedekatan seperti ini bukan sekadar soal hadir dalam sebuah acara, melainkan juga menunjukkan kesediaan untuk merawat silaturahmi dan mendengar pandangan masyarakat.

Bagi saya, hubungan baik dengan para ulama dan tokoh masyarakat merupakan modal penting bagi seorang pemimpin Polri.

Tugas kepolisian tidak mungkin dijalankan sendirian. Dukungan berbagai unsur masyarakat diperlukan agar keamanan dan ketertiban tumbuh dari kepercayaan, kemitraan, dan kesadaran bersama.

Suyudi juga dikenal sebagai pribadi yang taat beragama. Nilai-nilai agama, bila dijalankan dengan baik, dapat menjadi pegangan dalam mengemban amanah. Bekerja dengan jujur, bersikap adil, dan memperlakukan sesama dengan hormat.

Tentu, kepercayaan publik pada akhirnya juga ditentukan oleh tindakan dan kebijakan nyata. Namun, karakter yang santun, terbuka, dan dekat dengan masyarakat merupakan bekal yang baik untuk memulai pengabdian.

Baca Juga : Sejarah Catat Timnas Indonesia Masuk 14 Negara di Dunia Raih Juara Diselenggarakan FIFA

Saya melihat Suyudi sebagai figur yang santun, tetapi tegas; terbuka, dan mau mendengarkan masukan. Sikap seperti ini penting bagi siapa pun yang memimpin institusi besar seperti Polri.

Ketegasan diperlukan untuk menegakkan hukum, sementara keterbukaan dibutuhkan agar pemimpin memahami persoalan secara utuh dan mengambil keputusan dengan bijaksana.

Apresiasi juga patut diberikan atas pengabdiannya selama memimpin Badan Narkotika Nasional. Upaya menghadapi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika membutuhkan kerja keras, ketegasan, serta kolaborasi banyak pihak.

BNN sendiri menekankan bahwa penanganan narkotika perlu dilakukan secara komprehensif: tegas terhadap jaringan peredaran gelap, sekaligus mengedepankan pencegahan dan rehabilitasi bagi penyalah guna.

Kini, amanah yang lebih besar menanti Suyudi di Polri. Saya berharap pengalaman, ketegasan, dan kemampuannya menjalin hubungan dengan berbagai kalangan dapat menjadi bekal untuk memimpin kepolisian dengan baik.

Kedekatan dengan ulama, tokoh agama, aktivis, dan masyarakat luas dapat memperkuat kerja bersama dalam menjaga keamanan serta membangun rasa percaya.

Selamat mengemban amanah sebagai Kapolri. Semoga Suyudi Ario Seto senantiasa diberi kekuatan dan kebijaksanaan dalam memimpin Polri yang profesional, humanis, tegas, dan semakin dipercaya masyarakat.

KNPI: Hoaks terhadap Suyudi Ario Seto adalah Upaya Rusak Citra Polri

Ketua Umum DPP (Komiten Nasional Pemuda Indonesia) KNPI Haris Pertama menilai munculnya informasi hoaksdan fitnah yang menyerang Kapolri baru Jenderal Suyudi Ario Seto merupakan upaya murahan untuk mengganggu sekaligus merusak citra institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Haris meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, terlebih ketika informasi tersebut diarahkan untuk membangun prasangka negatif terhadap pimpinan institusi negara.

“Hoaks dan fitnah terhadap Kapolri baru adalah fitnah murahan yang tidak boleh dibiarkan. Ini bukan sekadar persoalan menyerang pribadi Jenderal Suyudi, tetapi sudah masuk pada upaya mengganggu dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi Polri,” kata Haris, Selasa (6/10/2026).

Menurut Haris, Presiden Prabowo Subianto tentu memiliki pertimbangan matang dalam memilih dan menetapkan Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri. Karena itu, pilihan tersebut harus dihormati dan diberikan kesempatan untuk membuktikan kepemimpinannya dalam membawa Polri semakin dekat dengan masyarakat.

“Kita harus yakin bahwa pilihan Presiden Prabowo merupakan pilihan terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Karena itu, kita harus memberikan dukungan kepada Kapolri baru untuk menjalankan tugasnya dan mewujudkan Polri yang semakin dekat dengan masyarakat,” ujarnya.

Haris mengatakan, tagline kepemimpinan Kapolri baru yang menekankan kedekatan dengan masyarakat harus diterjemahkan menjadi agenda nyata dalam membangun hubungan antara polisi dan masyarakat. Menurutnya, institusi kepolisian membutuhkan dukungan publik karena tugas Polri tidak mungkin dijalankan hanya dengan pendekatan penegakan hukum semata.

“Polri tidak bisa bekerja sendirian. Polisi membutuhkan kepercayaan masyarakat, dan masyarakat juga membutuhkan polisi yang profesional, humanis, responsif dan hadir ketika masyarakat membutuhkan perlindungan,” katanya.

Waspada Perang Kognitif Di sisi lain, Haris mengingatkan bahwa derasnya penyebaran hoaks, fitnah, manipulasi informasi, dan narasi provokatif di ruang digital harus dilihat sebagai persoalan serius. Fenomena tersebut dinilai bukan lagi sekadar persoalan kebebasan berekspresi, melainkan dapat berkembang menjadi perang kognitif (cognitive warfare).

“Hoaks yang terus-menerus diproduksi dan disebarkan dapat membentuk persepsi seolah-olah semua institusi negara buruk, semua kebijakan salah, dan tidak ada lagi yang bisa dipercaya. Kalau ini dibiarkan, yang rusak bukan hanya citra satu lembaga, tetapi kepercayaan publik terhadap negara,” tegas Haris.

Ia menjelaskan, perang kognitif bekerja dengan memengaruhi persepsi, emosi, keyakinan, dan cara berpikir masyarakat. Informasi salah yang diproduksi secara masif dapat menciptakan persepsi yang dianggap sebagai kebenaran oleh publik.

“Ketika masyarakat terus dicekoki informasi negatif, fitnah, dan kebohongan yang diproduksi secara berulang, lama-lama muncul distrust. Masyarakat menjadi pesimis terhadap institusi negara, bahkan pesimis terhadap kemampuan bangsanya sendiri. Inilah yang harus kita waspadai,” ujarnya.

Haris menilai situasi tersebut berbahaya apabila dimanfaatkan untuk memperlebar jarak antara masyarakat dengan institusi negara. Ia menekankan bahwa dalam demokrasi yang sehat, kritik memang diperlukan, namun harus dibangun berdasarkan fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kita tidak anti kritik. Tetapi kritik berbeda dengan fitnah, dan kritik berbeda dengan menyebarkan informasi palsu. Kalau ada persoalan terhadap Polri, sampaikan berdasarkan fakta dan mekanisme yang tersedia, bukan dengan membangun kebohongan untuk menjatuhkan seseorang atau institusi,” katanya.

Haris mendorong seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, agar menjadi bagian dari gerakan melawan disinformasi. Pemberantasan hoaks harus dilakukan secara kolektif oleh pemerintah, platform digital, media massa, hingga organisasi masyarakat.

“Jangan sampai bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mudah diadu oleh informasi palsu. Kita harus membangun daya tahan masyarakat terhadap disinformasi. Jangan setiap informasi yang viral langsung dipercaya dan disebarkan,” tuturnya.

Sebagai penutup, Haris mengajak masyarakat memberikan kesempatan kepada Jenderal Suyudi Ario Seto untuk menjalankan amanah sebagai Kapolri dan membuktikan komitmennya.

“Berikan kesempatan kepada Kapolri baru untuk bekerja. Kita kawal, kita kritik jika ada yang salah, tetapi jangan membangun opini berdasarkan fitnah dan hoaks. Yang kita butuhkan sekarang adalah Polri yang semakin dipercaya masyarakat,” pungkas Haris. (E-3